Polda Sulsel tak Temukan Indikasi Korupsi Walkot Makassar

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR — Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyatakan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang dua hari berturut-turut diperiksa dalam kasus dugaan korupsi yang berbeda tidak terindikasi keterlibatannya secara langsung.

“Jadi dua hari berturut-turut Pak Danny Pomanto, Wali Kota Makassar kita periksa, tapi tidak ditemukan indikasi keterlibatannya,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Jumat (5/1).

Dikatakannya, untuk ketiga kalinya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto datang ke Mapolda Sulsel, namun kedatangannya yang ketiga kalinya adalah untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan terhadap wali kota selama dua hari itu, kata Dicky, penyidik tidak menemukan adanya bukti keterlibatannya sehingga Bidang Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Sulsel mengeluarkan SKCK.

“Hari ini pak wali kota datang untuk mengurus SKCK untuk keperluan mendaftar sebagai calon kepala daerah periode keduanya dan hasil pemeriksaan itu tidak ada indikasi keterlibatan sehingga dikeluarkan SKCK,” katanya.

Ia menyebut, SKCK adalah salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada bakal pasangan calon kepala daerah yang akan maju bertarung di pilkada.

“Karena dasar itu, tidak ditemukannya keterlibatan dalam dua kasus korupsi yang kita tangani, kasus ketapang dan UMKM, sehingga dikeluarkan SKCK,” jelasnya.

Diterangkannya, kepolisian dalam melakukan penanganan perkara, baik pidana umum maupun pidana khusus itu tetap akan profesional dan selalu menggunakan asas praduga tidak bersalah.

Karenanya, SKCK yang diajukan oleh Wali Kota Danny Pomanto tetap dikeluarkan karena memang sebagai warga negara punya hak untuk mendapatkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti tidak pernah bermasalah dengan kasus hukum.

No Conspiracy Here